Tak ada yang menduga ketika seorang penggembala sapi bahkan pembantu penjual pisang goreng dan penjual es lilin di sekolah, kini menjadi seorang Bupati? Ya, dialah Hermus Indou, yang saat ini menjadi Bupati Kabupaten Manokwari periode 2021-2024. “Saat masih kecil dulu, saya menjadi penggembala sapi, juga menjadi tukang pegang termos air panas dari penjual pisang goreng yang menjual es lilin di SMP Negeri Warmare,” cerita Bupati Manokwari, Hermus Indou tentang masa kecilnya. Tak hanya itu, ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Manokwari, Hermus Indou menjadi pesuruh dari teman-teman sekolahnya untuk membeli sesuatu di luar sekolah. “Saya biasa disuruh teman-teman untuk beli pisang goreng. Setelah beli pisang goreng itu, saya juga dapat jatah, sehingga bisa makan pisang goreng juga,” kenangnya. Hal ini dilakukan Hermus Indou muda, agar dirinya tidak kelaparan di sekolah. Karena pada masa itu, adalah masa-masa yang sangat sulit baginya untuk mendapatkan ua...
 |
| Mesak Manibor |
Sarmi- Bupati Kabupaten Sarmi,Drs.Mesak Manibor,MMT dengan tegas
meminta kepada pengurus KNPI Kabupaten Sarmi agar segera menggelar
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dalam rangka pembentukan
pengurus dan ketua KNPI Kabupaten Sarmi yang baru, karena kepengurusan
lama dinilai telah berjalan dijalur yang salah, bahkan dengan
nyata-nyata telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga(AD/ART) serta aturan organisasi yang berlaku.
"Bagaimana seorang Bupati bisa menjabat sebagai ketua KNPI, bahkan
lebih arogan lagi, menjadi Bupati di wilayah Pemerintahan lain, dan
disaat yang sama menjadi Ketua KNPI di wilayah Pemerintahan yang
lain,"jelasnya.
Karena itu, Bupati Kabupaten Sarmi ini juga minta kepada KNPI Provinsi
Papua untuk segera mengambil langkah mengatasi persoalan ini secara
tegas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART)
organisasi. "Sebagai mantan pengurus KNPI Provinsi Papua saya prihatin
melihat sepak terjang Ketua KNPI Kabupaten Sarmi yang menjadikan KNPI
sebagai alat politik dan mempolitisasi organisasi ini untuk
kepentingan pribadi dan kelompoknya,"tandas Manibor.
Karena itu, selaku pembina organisasi di Kabupaten Sarmi, Manibor
dengan tegas meminta kepada Pengurus KNPI Kabupaten Sarmi segera
menggelar Musdalub untuk Kepengurusan KNPI Kabupaten Sarmi yang baru.
Bukan hanya KNPI, Bupati juga minta perombakan pengurus di dewan adat
Sarmi, dan berharap secepatnya menggelar Musdalub untuk kepengurusan
Dewan Adat Kabupaten Sarmi.
"Harus segera lakukan Musdalub untuk KNPI dan Dewan Adat Kabupaten
Sarmi, karena organisasi ini telah diboncengi oleh kepentingan
pihak-pihak tertentu dan telah menjadikan organisasi ini sebagai alat
politik untuk kelompok tertentu,"jelasnya.
Bupati Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa untuk Musdalub itu
Pemerintah Kabupaten Sarmi sangat siap memfasilitasinya."Pemerintah
siap memfasilitasi kegiatan Musnalub itu,"jelas Manibor.
Manibor menegaskan, bahwa ia akan melihat semua organisasi di
Kabupaten Sarmi, kalau ada organisasi yang berjalan di luar dari jalur
yang sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak akan mendukung itu,
dan tidak akan memberikan ijin untuk melakukan kegiatan-kegiatan di
wilayah Pemerintahan Kabupaten Sarmi.
"Jadi kalau ada organisasi yang berjalan tidak sesuai dengan AD/ART
dan peraturan organisasi, maka itu tidak akan dibiayai oleh Pemerintah
Daerah, dan tidak akan diberikan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan
di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sarmi, baik ijin dari Pemerintah
Kabupaten Sarmi, juga ijin dari Kepolisian," tegasnya.
Kata Manibor, bahwa organisasi ini tidak boleh digunakan sebagai alat
politik, tetapi organisasi ini merupakan wadah berhimpunnya Pemuda dan
generasi muda untuk dibina menjadi generasi muda masa depan yang
bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Karena itu, Bupati Kabupaten Sarmi, minta kepada DPD KNPI Provinsi
Papua untuk segera melihat hal ini. Karena trik-trik yang dilakukan
KNPI Kabupaten Sarmi saat ini tidak sesuai dengan AD/ART dan aturan
Organisasi, tetapi cenderung memanfaatkan organisasi ini untuk
kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Bupati yang juga mantan Kepala Biro Iptek dan Lingkungan Hidup KNPI
Provinsi Papua sangat menyayangkan kondisi ini yang tidak segera
direspon oleh KNPI Provinsi Papua, padahal sudah nyata-nyata ini suatu
pelanggaran.
"Saya berpesan kepada seluruh generasi muda di Kabupaten Sarmi, agar
ketika menjadi seorang pemimpin tidak arogan, tetapi memiliki hati
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,"harapnya.(yom)
meminta kepada pengurus KNPI Kabupaten Sarmi agar segera menggelar
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dalam rangka pembentukan
pengurus dan ketua KNPI Kabupaten Sarmi yang baru, karena kepengurusan
lama dinilai telah berjalan dijalur yang salah, bahkan dengan
nyata-nyata telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga(AD/ART) serta aturan organisasi yang berlaku.
"Bagaimana seorang Bupati bisa menjabat sebagai ketua KNPI, bahkan
lebih arogan lagi, menjadi Bupati di wilayah Pemerintahan lain, dan
disaat yang sama menjadi Ketua KNPI di wilayah Pemerintahan yang
lain,"jelasnya.
Karena itu, Bupati Kabupaten Sarmi ini juga minta kepada KNPI Provinsi
Papua untuk segera mengambil langkah mengatasi persoalan ini secara
tegas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART)
organisasi. "Sebagai mantan pengurus KNPI Provinsi Papua saya prihatin
melihat sepak terjang Ketua KNPI Kabupaten Sarmi yang menjadikan KNPI
sebagai alat politik dan mempolitisasi organisasi ini untuk
kepentingan pribadi dan kelompoknya,"tandas Manibor.
Karena itu, selaku pembina organisasi di Kabupaten Sarmi, Manibor
dengan tegas meminta kepada Pengurus KNPI Kabupaten Sarmi segera
menggelar Musdalub untuk Kepengurusan KNPI Kabupaten Sarmi yang baru.
Bukan hanya KNPI, Bupati juga minta perombakan pengurus di dewan adat
Sarmi, dan berharap secepatnya menggelar Musdalub untuk kepengurusan
Dewan Adat Kabupaten Sarmi.
"Harus segera lakukan Musdalub untuk KNPI dan Dewan Adat Kabupaten
Sarmi, karena organisasi ini telah diboncengi oleh kepentingan
pihak-pihak tertentu dan telah menjadikan organisasi ini sebagai alat
politik untuk kelompok tertentu,"jelasnya.
Bupati Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa untuk Musdalub itu
Pemerintah Kabupaten Sarmi sangat siap memfasilitasinya."Pemerintah
siap memfasilitasi kegiatan Musnalub itu,"jelas Manibor.
Manibor menegaskan, bahwa ia akan melihat semua organisasi di
Kabupaten Sarmi, kalau ada organisasi yang berjalan di luar dari jalur
yang sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak akan mendukung itu,
dan tidak akan memberikan ijin untuk melakukan kegiatan-kegiatan di
wilayah Pemerintahan Kabupaten Sarmi.
"Jadi kalau ada organisasi yang berjalan tidak sesuai dengan AD/ART
dan peraturan organisasi, maka itu tidak akan dibiayai oleh Pemerintah
Daerah, dan tidak akan diberikan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan
di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sarmi, baik ijin dari Pemerintah
Kabupaten Sarmi, juga ijin dari Kepolisian," tegasnya.
Kata Manibor, bahwa organisasi ini tidak boleh digunakan sebagai alat
politik, tetapi organisasi ini merupakan wadah berhimpunnya Pemuda dan
generasi muda untuk dibina menjadi generasi muda masa depan yang
bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Karena itu, Bupati Kabupaten Sarmi, minta kepada DPD KNPI Provinsi
Papua untuk segera melihat hal ini. Karena trik-trik yang dilakukan
KNPI Kabupaten Sarmi saat ini tidak sesuai dengan AD/ART dan aturan
Organisasi, tetapi cenderung memanfaatkan organisasi ini untuk
kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Bupati yang juga mantan Kepala Biro Iptek dan Lingkungan Hidup KNPI
Provinsi Papua sangat menyayangkan kondisi ini yang tidak segera
direspon oleh KNPI Provinsi Papua, padahal sudah nyata-nyata ini suatu
pelanggaran.
"Saya berpesan kepada seluruh generasi muda di Kabupaten Sarmi, agar
ketika menjadi seorang pemimpin tidak arogan, tetapi memiliki hati
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,"harapnya.(yom)
Comments
Post a Comment